KARENA GANTI MENTERI, MILYARAN RUPIAH MELAYANG

“kalo ada manfaat “obesitas” di tubuh kabinet sebagai analogi, saya mau juga obesitas khe...”

( Hikmah Tahir, 2011)

Kabinet obesitas, mungkin inilah nama yang tepat untuk menyebut formasi kabinet Indonesia Bersatu II pasca Resufhle 19 Oktober 2011 kemarin. Obesitas bukan karena jumlah kementerian yang memang tetap berjumlah 34 kementerian, tetapi pada penambahan Wakil menteri sebanyak 10 orang, menyusul 3 orang wakil menteri yang telah diangkat sebelumnya. Masing-masing adalah, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Hukum dan Ham Denny Indrayana, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Bidang Pendidikan Musliar Kasim, Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri BUMN Mahmuddin, Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron, Wakil Menteri Luar Negeri Wardana, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar dan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo. Maka yakinlah para juru foto Istana makin repot saat diminta membuat foto kenegaraan untuk para menteri dan wakilnya tersebut.

Selain penambahan Wakil Menteri, perombakan kabinet kali ini juga melakukan perubahan nama beberapa kementerian. Diantaranya Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Argumentasi bahwa Pendidikan dan Kebudayaan memiliki keterkaitan dan Pariwisata juga memiliki keterikatan dengan ekonomi kreatif tentu dapat kita terima. Sayang, ada efek lain yang dilupakan oleh para “sutradara” dibalik perombakan kabinet tersebut. Untungnya efek tersebut lebih banyak menimpa para institusi milik pemerintah sendiri. Perubahan nama kementerian ini membawa efek pemborosan dalam hal pengadaan barang cetakan dan cap dan beberapa pos anggaran lain di instansi pemerintah dibawah kedua kementerian tersebut.

Pertama, untuk keperluan administrasi untuk 343.250 (Dapodik – Jardiknas, 20 Oktober 2011) sekolah di Indonesia, mereka harus merubah cap / stempel dan kertas kop sekolah. Jika dalam 1 tahun mereka membutuhkan 10 rim kertas kop, dengan asumsi 1 rim seharga Rp. 80.000,- . Maka bulan ini negara harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 274.600.000.000., (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah). Sementara untuk cap sekolah, dengan asumsi masing-masing sekolah akan membuat 5 buah cap baru, 1 buah cap dihargai Rp. 50.000,-. Maka negara harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 85.812.500.000,- (Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Bagaimana dengan papan nama sekolah yang mencapai harga Rp. 500.000,- per papan nama, lalu tempelan stiker yang menempel di kendaraan milik masing-masing sekolah? Silahkan hitung sendiri yah!

Perhitungan diatas belum termasuk cap dan kertas kop dan bahan cetakan lainnya di 33 Kantor Dinas tingkat Propinsi dan 398 kabupaten, 93 kota, 1 kabupaten administrasi, dan 5 kota administrasi. Lewat data diatas, setidak kedua kementerian bernama baru ini memiliki 1.060 kantor dinas di Seluruh Indonesia. Ini belum termasuk berbagai kantor-kantor organik yang mereka miliki? Seperti berbagai objek wisata dan situs purbakala yang jumlahnya mencapai 7000-an situs, serta 281 Museum. Wow! Tak kuasa saya membayangkan jumlahnya. Yang bisa saya bayangkan, jika dana sebesar itu dialihkan untuk memperbaiki ratusan bangunan sekolah reot di Negeri ini. Bagaimana dengan kalkulasi anda?